REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia, Taufan Rotorasiko meminta aparat keamanan tidak melakukan tindakan represif terhadap para pengunjuk rasa yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak.

"Jika perlu aparat mengalah saja dan tidak terprovokasi oleh demonstran agar tidak menimbulkan korban," ujar Taufan di Jakarta, Selasa, menanggapi aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM yang mulai marak di berbagai daerah di Indonesia.

Menurut Taufan jika dalam aksi unjuk rasa itu sampai terjadi tindakan-tindakan yang menimbulkan korban, maka hal itu justru dapat memancing eskalasi aksi yang lebih besar.

Taufan mengatakan sebagai salah satu bentuk penyampaian aspirasi, demonstrasi merupakan hal yang biasa di alam demokrasi dan KNPI mendukung perjuangan para pemuda untuk Indonesia yang lebih baik.

Namun demikian Taufan juga mengingatkan agar dalam aksi demokrasi itu sebaiknya tidak diwarnai dengan tindakan anarkis yang akhirnya justru merugikan orang banyak.

"Kami dukung perjuangan para pemuda dan aktivis. Namun jangan sampai aksi unjuk rasa mereka dinodai dengan tindakan anarkis yang semakin memperburuk keadaan," ujar Taufan.

Sebelumnya anggota Komisi I DPR RI yang juga Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo meminta pemerintah tidak menurunkan prajurit TNI untuk berhadapan langsung dengan masyarakat yang menyampaikan aspirasinya soal rencana kenaikan harga BBM.

Menurut dia, TNI adalah alat negara yang bertugas untuk menjaga keamanan negara terhadap musuh dari luar, dan bukan dihadap-hadapkan dengan rakyat.

Karenanya jika prajurit TNI diturunkan untuk berhadapan langsung dengan rakyat yang berunjuk rasa, Tjahjo mengatakan, hal ini sudah merupakan bentuk pelanggaran terhadap undang-undang.

Dalam undang-undang, aparat keamanan yang berhadapan langsung dengan rakyat untuk menjaga keamanan dan ketertiban adalah polisi, bukan prajurit TNI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika