REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Berbagai opsi ditawarkan sejumlah kalangan kepada pemerintah agar mengurungkan niatnya menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palembang salah satunya. Dalam aksinya di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (26/3), mereka mengusulkan agar pemerintah memotong gaji pegawai negeri sipil (PNS) demi menutup defisit APBN akibat gejolak harga minyak dunia.

Mereka menilai, kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga BBM sangat menyakiti hati rakyat dan dapat berdampak menyengsarakan rakyat. "Sebaiknya gaji PNS dipotong saja dan dialihkan untuk subsidi BBM daripada rakyat harus menanggung pengurangan subsidi," kata koordinator aksi HMI Palembang itu, Merian Padrianto.

HMI memandang, masih banyak pos-pos keuangan yang mubazir dan tidak bermanfaat untuk rakyat. "Mengapa tidak pos itu saja yang dialihkan untuk menutupi defisit APBN," telidi Merian.

Selain itu, mereka menuntut agar pemerintah dapat menguasai kembali aset-aset strategis bangsa, untuk kesejahteraan rakyat. Menurut Merian, bangsa Indonesia sudah dibodohi asing yang telah menguasai aset negara yang strategis itu.

Aksi para aktivis HMI Palembang ini diselingi dengan melakukan orasi di depan kampus IAIN Raden Fatah Palembang, kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju bundaran air mancur Masjid Agung Palembang.

Massa juga sempat membakar ban bekas untuk melampiaskan ketidaksepakatan mereka terhadap rencana pemerintah akan menaikkan harga BBM per 1 April 2012.

Ikuti Whatsapp Channel Republika