REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Partai Demokrat semakin kesal saja melihat teman koalisinya, PKS, yang tidak jelas menyikapi kebijakan kenaikan harga BBM.
Ketua DPP Bidang Komunikasi dan Informasi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, menyindir PKS.
Ia menilai PKS tengah bermain politik dua kaki dalam menyikapi kebijakan kenaikan harga BBM. "PKS memang bagian parpol koalisi pemerintah, tapi seolah-olah menentang rencana kenaikan harga BBM. Rakyat tidak mau ada partai yang berdiri di atas dua kaki," kata Ruhut di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (26/3).
Bagi Ruhut, sikap partai PKS seperti itu layak dicatat dalam rekor MURI. "Karena di dunia ini hanya PKS sebuah partai yang ikut koalisi, tapi berkelakuan seperti oposisi," ujarnya.
Sikap fraksi PKS soal kenaikan harga BBM dalam rapat Badan Anggaran DPR mulai melunak. PKS membuka peluang untuk menyetujui keinginan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Perubahan sikap PKS ini terjadi setelah sejumlah politisi Partai Demokrat mengancam akan mendongkel PKS dari parpol koalisi pemerintah.
Sebabnya, PKS inkonsisten dengan koalisi dan berani mengirimkan surat ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang opsi-opsi seputar BBM. Ruhut meyakini PKS tidak akan berani keluar dari Setgab.
Bagi Ruhut, sikap seolah-olah PKS menentang kenaikan harga BBM itu hanya dikarenakan kepanikan dan kegamangan terhadap hasil survei tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap parpol yang menunjukkan PKS berada di posisi yang kurang baik, yakni di bawah Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
"Kalau PKS itu partai gertak sambal. Dulu pernah mengancam, kalau satu (jatah kursi menteri) dikurangi akan keluar. Tapi, ternyata tidak. Kalau memang siap, dia keluar saja," sergahnya.
Ruhut meyakinkan Partai Demokrat akan menyandera PKS jika tetap bersikukuh menolak kenaikan harga BBM. "Kalau PKS maunya ditendang, biar dikasihani dan terlihat seperti dizalimi. Kalau aku, biarkan saja (PKS) di dalam koalisi agar kita ternak atau kita sanderalah," kata Ruhut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika