REPUBLIKA.CO.ID, TRENGGALEK - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menyatakan semua pihak boleh saja berunjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi penolakan kenaikan harga BBM, asalkan santun, damai, dan tidak anarkis.
"Saya mengajak semua pihak yang memiliki perbedaan pendapat terkait rencana kenaikan harga BBM agar menyampaikan aspirasi secara demokratis dan damai. Hindari aksi kekerasan dan aksi merusak fasilitas umum agar masyarakat yang beraktivitas tidak tergangggu," katanya melalui surat elektronik kepada koresponden ANTARA di Trenggalek, Senin (26/3).
Ia menjelaskan pandangannya itu merupakan respons atau tanggapan atas berbagai aksi unjuk rasa terkait penolakan kenaikan harga BBM di sejumlah wilayah di Tanah Air, termasuk rencana aksi besar-besaran di segala penjuru Tanah Air (27/3).
Ibas meminta aparat kepolisian bisa berkoordinasi dengan para demonstran dan mengawal aksi demo tersebut. "Intensifkan koordinasi dengan korlap dan antisipasi provokator yang berpotensi merusak aksi demo karena penyampaian aspirasi secara damai adalah tujuan bersama," imbuhnya.
Terkait dukungan Partai Demokrat terhadap opsi menaikkan harga BBM, Ibas menjelaskan opsi tersebut justru untuk menunjukkan keberpihakan partai berlambang segitiga berlian tersebut kepada masyarakat kurang mampu.
"Fakta bahwa konsumsi BBM dinikmati kalangan menengah ke atas 10 kali lebih banyak dibandingkan dengan rakyat miskin. Jadi sangat tepat kalau subsidi BBM tersebut dialihkan untuk pembangunan nasional," ujar anggota Komisi I DPR RI ini.
Untuk itu, Ibas berharap masyarakat bisa memahami maksud baik pemerintah dalam melakukan penyesuaian harga BBM agar ke depan perekonomian Indonesia bisa lebih mandiri, stabil dan tidak terpengaruh harga minyak dunia.
"Saya berharap masyarakat kita bisa memaklumi dan semakin dewasa melihat manfaatnya ke depan. Kalau Indonesia bisa semakin mandiri membangun perekonomiannya, otomatis masyarakatnya akan ikut sejahtera," tutup Ibas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika