REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengecam pengerahan personel TNI untuk pengamanan demonstrasi menolak kenaikan harga BBM. "Seperti di Istana Negara, TNI cukup ditempatkan di dalam, jangan keluar pagar. Kalau di luar pagar itu tugasnya polisi, biar polisi yang menghadapi demonstran," kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj, Senin (26/3).
Penempatan TNI di luar pagar objek pengamanan, lanjut Kiai Said, dikhawatirkan akan menimbulkan ketegangan dengan demonstran. TNI dari perspektifnya hanya dilibatkan untuk mengamankan aset vital, simbol-simbol negara yang menjadi sasaran para demonstran.
"Pokoknya jangan di luar pagar, karena itu akan langsung berhadapan dengan demonstran," tambahnya.
Kecaman sang kiai muncul karena Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo menyampaikan bahwa Polri akan melibatkan TNI dalam menangani unjuk rasa jika terjadi eskalasi. Secara terpisah Panglima TNI juga menyatakan siap bekerja sama dengan Polri mengamankan unjuk rasa. UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI memungkinkan TNI membantu Polri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
