REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menakuti publik dengan TNI untuk meredam aksi demonstrasi dinilai tidak arif. Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, mengatakan dampak dari rencana kebijakan menaikkan harga BBM bisa tereskalasi jika pemerintah menurunkan pasukan TNI untuk menghadapi demonstrasi menentang kenaikan harga BBM.

"Sebab, dengan menurunkan pasukan TNI ke jalan, pemerintah sama sekali tidak menjawab atau merespons aspirasi rakyat," katanya kepada Republika, Ahad (25/3).

Jika pemerintah tetap pada pendiriannya, pemerintah harus berani berkomunikasi dan berdialog dengan semua elemen masyarakat. Pemerintah harus bisa menjelaskan alasan-alasan strategis yang melatarbelakangi rencana kebijakan menaikkan harga BBM itu.

Menurutnya, menurunkan pasukan TNI bukanlah jawaban yang diinginkan massa pengunjuk rasa. Bukannya mereduksi persoalan, massa bisa menuduh pemerintah menakut-nakuti mereka dengan menurunkan pasukan TNI.

Dengan begitu, inisiatif pemerintah menurunkan pasukan TNI bukan hanya kontraproduktif, melainkan juga memperlihatkan perilaku pemerintah yang begitu amatiran. "Bahkan sama sekali tidak bijaksana," katanya. "Kalau seperti itu cara menghadapi atau menyelesaikan persoalan, apa bedanya pemerintah dengan kelompok-kelompok tertentu yang terbiasa mengerahkan massa untuk menakut-nakuti lawan mereka?".

Pengerahan pasukan TNI dalam pengamanan unjuk rasa BBM boleh jadi tidak melanggar aturan. Namun, ia beranggapan persoalannya bukan sekadar melanggar atau tidak melanggar aturan perundang-undangan. Persoalan utama dalam konteks ini adalah kualitas kearifan pemerintah merespons psikologi massa dalam alam demokrasi.

"Menakut-nakuti publik jelas tidak arif. Menurunkan pasukan TNI bukanlah solusi. Kalau publik turun ke jalan berunjukrasa, mereka ingin agar aspirasinya tak sekadar didengar tetapi juga ditanggapi. Bukan justru ditakut-takuti," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika