REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi PDI Perjuangan yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima, mengatakan, pihaknya minta aksi-aksi berbagai elemen masyarakat terkait kenaikan harga BBM, tidak merusak.
"Pasal 28 Undang Undang Dasar (UUD) 1945 menjamin kebebasan rakyat untuk berekspresi. Karena itu, negara tidak boleh bertindak represif terhadap aksi unjuk rasa. Sebaliknya mahasiswa dan masyarakat yang berdemonstrasi jangan merusak atau melakukan kekerasan," katanya, di Jakarta, Jumat.
Namun Aria Bima yang juga mantan aktivis mahasiswa UGM, menegaskan, dalam sistem demokratis harus dipahami, demonstrasi menolak kenaikan BBM merupakan hak warga negara yang dijamin UUD 1945.
Secara substansial, menurutnya, Pemerintah harus memahami, aksi-aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tersebut sebagai bagian sah dari upaya mahasiswa beserta rakyat untuk memperjuangkan kesejahterannya.
Tetapi ia mengingatkan, unjuk rasa juga harus dilihat sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang dinilai akan berdampak makin terpuruknya kehidupan masyarakat.
Aria Bima menambahkan, demonstrasi masif itu tak akan muncul bila Pemerintah tidak berencana menaikkan harga BBM dalam waktu dekat. "Pemerintah telah mengabaikan masukan politisi, pengamat, dan kalangan intelektual untuk mencari solusi alternatif di luar opsi menaikkan harga BBM," tandasnya.
Bahkan, menurutnya, Pemerintah justru bertindak represif terhadap aksi-aksi unjuk rasa mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM. Aria Bima menilai, aksi anarkis yang dilakukan sebagian pelaku unjuk rasa sekadar akibat dari penanganan aparat keamanan yang bersifat represif.
Meski demikian, ia tetap mengimbau agar mahasiswa yang memperjuangkan idealismenya melalui demonstrasi tidak melakukan aksi-aksi perusakan dan kekerasan.
"Karena bagaimanapun bagusnya ide yang diperjuangkan melalui aksi demonstrasi, jika dilakukan dengan perusakan atau kekerasan, justru akhirnya memancing sikap antipati dari masyarakat," katanya.
Ia juga meminta agar para mahasiswa mewaspadai upaya provokasi yang sengaja dilakukan untuk memancing para mahasiswa bertindak rusuh. "Sebab jika aksi unjuk rasa mahasiswa rusuh atau anarkis, akan muncul alasan pembenar bagi aparat untuk bertindak keras atau represif," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika