REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meminta solusi jangka panjang berupa perbaikan transportasi massal daripada kenaikan harga bahan bakar minyak sehingga bila terjadi kenaikan harga BBM, maka masyarakat sudah siap menerimanya.
"Misalnya, transportasi massal diperbaiki, maka masyarakat bisa memanfaatkan kendaraan umum bila harga BBM naik," kata anggota Komisi X DPR RI dari FPDIP Dedi S Gumelar di Surabaya, Rabu.
Ia mengemukakan hal itu di sela-sela uji publik tentang RUU Pendidikan Kedokteran dengan akademisi pendidikan kedokteran di Rektorat Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.
Menurut Dedi "Miing" Gumelar yang juga anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Pendidikan Kedokteran, partainya menolak kebijakan kenaikan harga BBM yang direncanakan pemerintah mulai 1 April mendatang.
"Kalau naiknya perlahan mungkin tidak masalah, tapi kalau kenaikannya seperti kali ini justru kami tolak, karena menyengsarakan masyarakat dan masih banyak cara lain. Kalau sekarang justru terkesan politis," katanya.
Apalagi, kata Miing yang juga seorang komedian itu, kebijakan kenaikan harga BBM itu diikuti dengan penyaluran bantuan (BLT/BSLM) yang akan menguntungkan salah satu parpol saja.
"Kalau alasan kenaikan harga BBM itu dikaitkan dengan harga minyak dunia yang naik, maka hal itu justru menguntungkan, karena kita termasuk produsen minyak," katanya.
Bahkan, katanya, partainya sudah menghitung bahwa kenaikan harga minyak dunia justru membuat Indonesia mengalami "surplus" hingga Rp76 triliun, karena itu tidak logis bila BBM dikatakan terpengaruh harga minyak dunia.
"Karena itu, kami menolak kenaikan harga BBM, karena masalahnya bukan karena faktor harga minyak dunia atau adanya dampak pada APBN. Masalahnya bukan itu, karena kita surplus, jadi ada masalah pengelolaan negara," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika