REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Buntut putusan judicial review terhadap Undang Undang Perkawinan, posisi Mahkamah Konstitusi bakal digoyang.

Ketua Majelis Syariah Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), Nur Muhammad Iskandar SQ, akan mengajukan judicial review terhadap UU No.23 tahun 2003 pasal 10. Undang-undang tersebut menjadi dasar kehadiran MK.

''Kita tahu bahwa putusan MK ini sudah final jadi setiap keputusannya tidak bisa direvisi. Oleh karena itu untuk bisa mengubah kembali putusan MK terhadap UU Perkawinan ini maka posisi MK juga harus di judicial review,'' kata Iskandar di Jakarta, Rabu (21/3).

Iskandar juga dengan tegas menolak putusan judicial review terhadap UU Perkawinan. ''Kami melihat implikasi dari putusan MK ini sangat luar biasa dan melanggar ketentuan hukum Islam,'' ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika