REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Djoko Suyanto mengimbau agar para pendemo yang menentang kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk beraksi secara tertib. Djoko juga mewanti-wanti jangan sampai ditunggangi kepentingan politik untuk melengserkan Presiden SBY.
"Kalau peaceful democracy itu tidak apa-apa. Tapi kalau ingin menurunkan Presiden, ini bertentangan dengan konstitusi," cetus Djoko.
Dia menilai, pendemo yang jumlahnya banyak hingga menutup jalan raya itu sama saja merugikan kepentingan umum. Pasalnya banyak masyarakat mengeluh aktivitasnya terganggu akibat kemacetan terjadi di mana-mana.
Dia menyatakan, sebaiknya para pendemo juga memikirkan nasib orang lain, tidak sekadar kelompoknya.“Ini yang harus diketahui pendemo, jangan malah membuat kerugian umum,” kata Djoko di Jakarta, Rabu (21/3).
Djoko mengatakan, demontrasi boleh kalau sekadar untuk wujud menyampaikan aspirasi. Tapi, kalau sampai ada pendemo yang melakukan aksi anarkis dan merusak fasilitas umum, pihaknya menegaskan aparat keamanan tidak segan menindaknya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
