REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh, membantah pemerintah mengintervensi dunia pendidikan untuk meredam aksi penolakan mahasiswa terhadap kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
"Saya kira satu, sama sekali tidak benar dan tidak dibenarkan," kata Mendikbud di kantor kepresidenan, Jakarta, Senin.
Nuh ditemui wartawan seusai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan rektor Intitut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi 10 November Surabaya dan Universitas Indonesia guna membahas mengenai peluang pengembangan kendaraan ramah lingkungan. Menteri menjelaskan bahwa diskusi antara Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Menko Polhukam Djoko Suyanto dengan para rektor pada pekan lalu pun untuk menjelaskan latar belakang keputusan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi.
"Duduk perkaranya bukan untuk meredam isu atau meredam demokrasi, bukan. Duduk perkaranya adalah untuk menjelaskan apa yang terjadi kaitannya dengan kebijakan BBM,'' katanya. ''Karena, setiap masyarakat itu pada dasarnya punya hak untuk mendapatkan informasi.''
Menurut Nuh, informasi itulah yang disampaikan ke publik termasuk juga ke perguruan tinggi. Sifat penyampaian informasinya terbuka.
Lebih lanjut, dia menilai upaya meredam aksi terhadap dunia pendidikan itu tidak lazim dan mencederai norma-norma akademik. Ia mengatakan pimpinan pemerintahan pada kesempatan itu menjelaskan mengenai alasan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi dan resikonya apabila tidak dilakukan kenaikan harga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
