REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dengan menaikkan harga BBM, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjalankan kebijakan yang tidak populer. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP Partai Demokrat, Departemen Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Didik Mukrianto, dalam pernyataannya, Senin (19/3).

"Tidak ada seorang presiden pun yang ingin mengambil kebijakan yang tidak populer, namun hal yang tidak bisa dihindarkan adalah kepentingan bangsa yang lebih besar. Namun yang dilakukan pemerintah SBY adalah demi kebijakan yang berpihak pada rakyat," katanya.

Menurutnya, penyesuaian harga BBM oleh pemerintah adalah sebuah kebijakan yang tidak bisa dihindarkan. Di tengah tekanan ekonomi dunia, membuat asumsi dalam APBN berubah dan konsekuensinya adalah adanya perubahan dalam pengelolaan keuangan.

Jika harga minyak dunia terus naik, subsidi akan menggelembung di luar kemampuan anggaran negara. Padahal, pengeluaran itu akan lebih bermanfaat untuk pembangunan infrastruktur dan perbaikan kualitas hidup rakyat miskin. "Masyarakat miskin akan menikmati manfaat lebih besar jika harga BBM tidak disubsidi, sebab mereka bukan konsumen BBM subsidi yang terbesar."

Ikuti Whatsapp Channel Republika