REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ramai mendapat tentangan dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah. Sejumlah fraksi di lembaga legislator ini secara tegas menolak rencana kenaikan karena dikhawatirkan memicu inflasi yang lebih tinggi serta makin menyengsarakan rakyat.
Fraksi yang sudah terang-terangan melakukan penolakan yakni Fraksi PDIP dan Fraksi Gerindra. Bahkan dua fraksi ini mendesak pemerintah membatalkan rencana tersebut.
Ketua Komisi D DPRD Jateng dari fraksi PDIP, Rukma Setyabudi mengatakan kenaikan harga BBM bersubsidi akan memicu kenaikan sejumlah harga pokok dan kebutuhan masyarakat sehari-hari. "Ini bukan kebijakan yang pro rakyat karena baru ada rencana kenaikan saja, sejumlah harga kebutuhan sudah mulai melejit," kata Rukma, Senin (19/3).
Bendahara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Jateng tersebut mengatakan sikap penolakan ini merupakan bentuk pembelaan terhadap rakyat. Apalagi menurutnya, saat ini tingkat ekonomi masyarakat belum mengalami peningkatan, bahkan cenderung stagnan, sehingga kenaikan harga BBM akan menghantam masyarakat kecil.
Hal serupa juga diutarakan oleh Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Jateng, Dwi Yasmanto. Sikap partainya terhadap rencana kenaikan harga BBM tersebut adalah menolak, dan ini menurutnya kebijakan Partai Gerindra secara nasional.
Dirinya menyebut kenaikan harga BBM tak diiringi dengan kebijakan yang jelas untuk menghindarkan rakyat dari dampak yang akan muncul. Menurutnya, rencana pemerintah yang akan menyalurkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) sementara sebagai kompensasi kenaikan BBM kepada masyarakat kecil tak akan menjadi solusi terbaik. Karena menurutnya, bantuan tunai tersebut tak akan berarti apa-apa dengan melejitnya harga kebutuhan pokok selepas kenaikan harga BBM.
"Yang akan paling terpukul selain rakyat kecil adalah UMKM dan pengusaha-pengusaha kecil," ucapnya.
Dengan kenaikan harga BBm ini, kata Dwi, otomatis akan memberatkan usaha mereka karena biaya produksi semakin tinggi, dan terpaksa pula harus menaikkan harga produknya. Yang dikhawatirkan, jika kenaikan ini justru akan memicu pengangguran yang lebih banyak karena perusahaan tak mampu menggaji karyawan dengan alasan biaya produksi yang membengkak.
Politisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jateng, Wahyudin Noer Alie bahkan secara tegas menyatakan pemerintah gegabah telah memberikan opsi kenaikan harga BBM. Karena menurutnya, peningkatan ekonomi masyarakat di Indonesia belum memadai untuk menghadapi dampak dari kenaikan harga tersebut. Apalagi menurutnya, kenaikan harga BBM ini menunjukkan bahwa pemerintah tak terlalu peduli dengan kesejahteraan rakyatnya.
"Kalau dengan kebijakan ini, belum bisa dikatakan seperti itu, pendapatan per kapita rakyat Indonesia belum mampu untuk disebut cukup sehingga kebijakan tersebut adalah kebijakan yang terburu-buru,"ujarnya.
Sementara Anggota Fraksi PKS DPRD Jateng, Hadi Santoso juga meminta pemerintah memikirkan ulang rencana tersebut. Bahkan kalau perlu, menurut dia, pemerintah harus membatalkan rencana kenaikan BBM. Karena menurut dia banyak elemen masyarakat yang akan terpukul dengan kebijakan tersebut. Ia mencontohkan nelayan yang selama ini menggantungkan kebutuhan pada bahan bakar minyak untuk melaut. Sebagian besar nelayan di Jawa Tengah menggunakan sistem bagi hasil melaut untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.
Dengan kebijakan ini maka bagi hasil yang didapatkan akan berkurang drastis. Ia juga menilai kompensasi berupa BLT juga tak efektif, karena hanya akan habis dalam beberapa waktu saja. Begitu juga untuk nelayan, kompensasi tersebut tak akan mampu mencukupi untuk kebutuhan melaut. Padahal sebagian besar nelayan di Jateng melaut menggunakan kapal kurang dari 30 gross ton sehingga hasil yang didapat pun tak begitu banyak.
"Jika pemerintah tetap ngotot, maka sistem kompensasi untuk nelayan pun harus dirubah," katanya. Nelayan tetap harus mendapatkan subsidi untuk pembelian bahan bakar minyak. Subsidi ini jauh lebih berguna dibandingkan BLT.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
