REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan kebijakannya menaikkan BBM telah berkembang menjadi sangat politis. Publik, kata dia, telah menyaksikan sendiri bagaimana lawan-lawan politiknya melakukan provokasi dan agitas agar menentang dan melawan apapun yang dilakukan pemerintah.
"Isu ini sudah berkembang sangat politis dan sudah jauh menyimpang dari hakikat dan masalahnya. Kemudian kita akhir-akhir ini sudah menyaksikan ada provokasi dan agitasi yang isinya 'pokoknya harus menentang dan melawan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah'," kata SBY di kediamannya di Puri Cikeas Bogor, (18/3) malam.
SBY mengimbau pihak-pihak yang mempolitisir isu BBM ini. "Kita harus punya hati lah, punya empati. Jangan segala hal dipolitikkan. Tidak baik. Tidak baik. Rakyat akan terhina," kata SBY.
Ia pun meminta kader-kader Partai Demokrat tidak apatis dan pasif melihat fenomena ini. "Lakukanlah kerja politik yang mencerdaskan, rasional, dan segala sesuatunya harus jelas dari inti permasalahan itu sehingga masyarakat akan mendapatkan penjelasan yang benar...Tampillah. Saya mendengar sebagian kader kita tidak tampil. Tampil, kuasai, sehingga terang benderang bisa dijelaskan," katanya.
SBY mengungkapkan kebijakan tak populer tersebut terpaksa diambilnya guna menyelamatkan perekonomian nasional. Langkah tersebut terpaksa diambil meskipun APBN 2012 baru berjalan tiga bulan. "Kalau tidak ada pengaruh harga minyak dunia, ngapain kita mengubah APBN 2012 yang (baru) berlaku tiga bulan ini," jelasnya.
SBY mengatakan, pemerintah ingin memastikan APBN dan fiskal Indonesia terus sehat apapun gejolak perekonomian yang terjadi. "Kalau itu bisa kita jaga, ekonomi kita selamat dan tetap tumbuh. Kalau ekonomi tidak selamat, tidak tumbuh, akhirnya rakyat juga yang akan terkena, rakyat miskin yang akan menderita," kata SBY.
SBY melanjutkan, subsidi pemerintah untuk BBM saat ini sudah terlalu besar, dari sebelumnya 90 dolar AS saat ini sebesar 122 dolar AS. "Kalau subsidi terlalu besar itu tidak efektif untuk yang lain termasuk pembangunan...ratusan triliun subsidi itu 70 persen dinikmati golongan mampu dan golongan kaya. Tentu tidak adil kalau golongan mampu dan golongan kaya tidak keluar dari comfort zone-nya apalagi dia mampu, apalagi dia bisa tidak membebani negara," katanya
Ikuti Whatsapp Channel Republika
