REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Fraksi PAN DPR Viva Yoga Mauladi mengimbau pemerintah agar mengambil kebijakan yang sama dengan Australia dalam menghadapi kampanye negatif LSM Greenpeace.
Menurut Viva, pemerintah Australia sudah mengambil langkah tegas melawan segala bentuk kampanye negatif Greenpeace di bidang ekonomi. Melansir pemberitaan koran The Australian, Viva melanjutkan, Menteri Keuangan Australia Wayne Swan bersumpah melawan aktivis antibatubara yang digalang Greenpeace dengan sekuat tenaga.
“Dia bilang aksi aktivis anti lingkungan itu tidak masuk akal dan tidak bertanggung jawab,” ujar Viva, Ahad (18/3). Swan, kata Viva, merasa terganggu dengan laporan yang menyebutkan para aktivis tersebut membutuhkan dana sebesar 6 juta dolar AS yang akan digunakan untuk mengganggu dan menunda proyek batubara dan infrastruktur.
Menteri Perdagangan Australia Craig Emerson juga memperingatkan Greenpeace untuk menghentikan kampanyenya. Menurut Craig, tuntutan Greenpeace sangat tidak masuk akal karena jika pertambangan batubara dihentikan sama saja menciptakan kelaparan massal di Australia.
Melihat kampanye hitam Greenpeace, Viva Yoga yang juga anggota Komisi IV DPR melanjutkan, bukan tidak mungkin apa yang dilakukan Greenpeace di Australia juga dilakukan di Indonesia. Kecurigaan Viva semakin menguat manakala Greenpeace sering merilis data tetapi tidak bersedia membandingkan data tersebut dengan data milik pemerintah.
"Karena tidak objektif, kami di Komisi IV tidak pernah menggunakan data Greenpeace untuk membedah masalah kehutanan," tegasnya.
Viva pun tak heran kalau banyak kalangan menilai LSM yang bermarkas di Belanda itu merupakan kaki tangan asing yang sengaja disusupkan dengan tameng penyelamatan lingkungan. “Sangat mungkin motif masuknya Greenpeace untuk merontokkan perekonomian Indonesia. SBY saja sebenarnya sudah kasih warning,” kata Viva.
Beberapa tudingan yang sering dilontarkan Greenpeace terhadap Indonesia adalah adanya kampanye hitam yang menuding perkebunan kelapa sawit di Indonesia tidak ramah lingkungan. Akibat kampanye ini, Amerika Serikat dan Eropa menolak produk crude palm oil (CPO) Indonesia. Tudingan Greenpeace lainnya adalah penggunaan kayu ramin sebagai bahan baku pembuat kertas di perusahaan pulp and paper.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
