REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Di hadapan para gubernur dan sebagian bupati serta walikota dari seluruh Indonesia, Wakil Presiden (Wapres) Boediono mengajak para pemimpin daerah bersama-sama mensosialisasikan kebijakan pemerintah pusat mengenai kenaikan harga premium dan solar. Boediono menyebut Indonesia saat ini menghadapi kemungkinan defisit anggaran akibat subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang terus membengkak. Bila kondisi ini dibiarkan, maka dampaknya bisa sangat negatif terhadap kondisi keuangan negara.

Untuk bisa menyeimbangkan hal ini,  pemerintah berupaya mengurangi pembengkakan subsidi dengan mengurangi belanja-belanja yang tak perlu dan tak mendesak.

“Kalau kita tidak melakukan apa-apa, defisit anggaran bisa mencapai lebih dari empat persen,'' Kata Boediono. ''Hal ini sudah melanggar aturan keuangan negara. Karena itu, belanjanya yang harus dipotong.''

Boediono mengatakan bahwa pemerintah sudah menyiapkan paket-paket kompensasi bagi kelompok-kelompok masyarakat yang akan terkena dampak langsung dari kenaikan harga BBM. Paket kompensasi itu termasuk bantuan yang diberikan tunai; stimulus infrastruktur yang antara lain ditujukan untuk meningkatkan layanan publik; mengurangi ketergantungan terhadap BBM termasuk konversi energi ke gas.

Boediono mengajak pemerintah daerah bersama-sama mengawal kebijakan kenaikan harga BBM. Ada begitu banyak hal yang harus dipersiapkan, antara lain merencanakan suplai BBM dengan baik sehinga mengurangi resiko penimbunan. Upaya lainnya merencanakan tarif angkutan terutama di kota-kota besar sehingga tidak terlalu membebani masyarakat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika