REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah menjamin harga beras miskin (raskin) tidak akan naik. “Tidak ada kenaikan raskin,” kata Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono, pada Republika, Jumat (16/3).
Menurutnya warga miskin akan mendapat beras raskin sebesar 15 kilogram dengan harga tebus Rp 1.600 per kilogram. Ia menuturkan pemerintah akan tetap mensubsidi harga beras di pasaran Rp 6000 hingga 6.500, sekitar Rp 4.250 per kilogram.
Bahkan, ia mengaku yang akan dilakukan pemerintah justru menambah pemberian raskin dari 13 bulan menjadi 14 bulan. “Kita akan menambah program ini dua bulan (dari 12 bulan yang ada). Satu bulan kita berikan saat pengumuman kenaikan BBM, satu lagi saat Ramadhan tiba,” tegasnya.
Kenaikan beras semula didengungkan setelah kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras. Namun, menurut Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan pemerintah kemungkinan akan mengkaji kembali usulan tersebut.
“Kalau misal April nanti bahan bakar minyak (BBM) naik, tarif dasar listrik (TDL) juga menyusul naik, kita harus berfikir lagi. Mungkin dulu sudah mantap ada tiga skenario yakni tetap Rp 1.600, atau naik Rp 2.000 dan 2.500, tapi sekarang agak perlu di review,” jelasnya.
Ia mengatakan jika kenaikan raskin batal dilakukan, ini bisa menjadi kompensasi bagi petani, di tengah-tengah melonjaknya harga BBM. Apalagi petani mendominasi 60 persen penduduk miskin Indonesia.
Saat ini harga raskin dipatok dikisaran Rp 1.600 per kilogram. Dengan skema HPP yang baru ditambah dengan harga raskin yang berlaku kini, tambahan subsidi yang disediakan pemerintah bakal bertambah hingga Rp 5,2 triliun.
Namun jika harga raskin dinaikkan Rp 2.000, maka tambahan subsidi yang disediakan pemerintah bakal sebesar 4,1 triliun. Ini sudah memperhitungkan sejumlah hal termasuk jumlah raskin yang mampu dipenuhi Bulog Rp 19 triliun, dan cadangan beras pemerintah (CBP) sebesar Rp 2 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika