REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Rencana pemerintah untuk memberikan kompensasi kenaikkan harga BBM bersubsidi dengan memberikan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) kepada kaum papa dinilai tidak tepat sasasaran. Pengamat ekonomi, Faisal Basri mengingatkan pemerintahan SBY bahwa yang terkena imbas langsung adalah bukan kelompok masyarakat miskin tapi sektor produktif.

"Tanpa kenaikkan harga BBM, orang miskin sudah ada. Dan 2/3 orang miskin ada di pedesaan, yang tidak selalu naik angkutan umum. Yang terkena justru yang diperkotaan, yang selalu naik angkutan umum, yang naik motor setiap hari," tegas Faisal saat ditemui di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (15/3).

Faisal mengingatkan, bahwa kegagalan pemerintah menyediakan layanan transportasi publik membuat masyarakat menengah bawah beralih menggunakan kendaraan roda dua. Tapi setelah memiliki motor yang bisa dimiliki cukup mengangsur Rp 300 ribu per bulan, pemerintah justru menghantam dengan menaikkan harga BBM.

"Kalau mau menghemat, hemat itu iringan pengawal presiden, jangan panjang-panjang. Kendaraan dinas menteri, gubernur, bupati, anggota DPR jangan beli yang miliaran!" katanya menegaskan.

Sementara bagi rakyat miskin, sudah seharusnya pemerintah memberikan sistem jaminan sosial nasional sesuai amanah UU. Dengan memiliki jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, maka masyarakat miskisn tidak perlu lagi dipengaruhi oleh kenaikkan harga BBM.

Ikuti Whatsapp Channel Republika