REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dinilai hanya menguntungkan SBY dan partainya, Demokrat. Bantuan seperti ini tidak jauh berbeda dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dicanangkan menjelang Pemilu 2009 lalu, pada era SBY jilid I.

"Saya melihat ini hanya menguntungkan sepihak," papar Wasekjen Golkar, Ahmad Doli Kurnia, saat dihubungi, Rabu (14/3). Bantuan seperti ini bisa mengancam eksistensi konstituen Golkar, sehingga lebih tertarik memilih Demokrat. Padahal, kebijakan seperti itu tidak akan mensejahterakan rakyat.

Doli menyatakan BLSM sebaiknya diganti dengan pembangunan infrastruktur. Jalan, sekolah, dan bangunan fasilitas sosial dinilai lebih bermanfaat, karena dapat memproses masyarakat lebih baik. Mereka dilatih dan dibekali dengan fasilitas yang mampu memperbaiki ekonomi dan kehidupan.

Dia mengatakan pola BLSM ini sudah pernah terjadi pada saat Jusuf Kalla memimpin Golkar dan menjabat wapres. Ketika itu JK yang mengumumkan BBM naik. Tapi, ketika turun dan masyarakat diberikan BLT, SBY yang mengumumkan. Hal ini menjadikan SBY dan Demokrat semakin meningkat popularitasnya.

Hal ini dinilai tidak fair, karena sesungguhnya parpol-parpol lain termasuk Golkar, juga ikut andil dalam kebijakan tersebut. "Jangan sampai ini terjadi lagi," imbuhnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika