REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, membantah bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) merupakan bentuk suap pemerintah kepada rakyat.
Menurutnya hal ini hanya upaya pemerintah untuk membantu masyarakat. “Tidak ada. Tidak betul itu, tidak ada suap,” tegasnya saat ditemui Republika, Rabu (14/3). “Kita membantu rakyat yang terkena dampak. Masak ini juga dicurigai.”
Ia pun menepis tudingan unsur politis dalam pemberian BLSM. Menurutnya, yang dilakukan pemerintah murni untuk kepentingan ekonomi. “Kabinet ini multipartai, tidak ada berbau politis,” ujarnya.
Sebagai kompensasi atas kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi April 2012 ini, pemerintah tengah mengajukan empat program bantuan masyarakat selama setahun. Antara lain pemberian BLSM kepada 18,5 juta masyarakat atau sekitar 30 persen warga miskin.
Bantuan ini sama jenisnya dengan bantuan langsung tunai yang pernah diberikan pemerintah pada 2008 lalu, kala BBM bersubsidi juga sempat naik. Rencananya mulai April nanti pemerintah akan memberikan uang tunai sebesar Rp 150 ribu kepada masing-masing rumah tangga sasaran (RTS) dengan skema dirapel tiap tiga bulan sekali.
Selain BLSM, pemerintah juga menggodok program bantuan lainnya. Seperti penambahan kuantitas pemberian beras miskin (raskin) dari 13 kali menjadi 14 kali kepada 18,5 juta masyarakat, lalu batuan siswa miskin hingga Rp 34 triliun dan subsidi di bidang transportasi sebesar Rp 5 triliun.
Terkait keputusan menaikkan BBM, di kesempatan yang sama, Hatta kembali menegaskan hal ini diambil karena membengkaknya subsidi minyak dan kecenderungan harga minyak dunia yang terus meningkat. Dikatakannya, jika tidak ada penyesuaian, ekonomi Indonesia bakal kolaps di 2012 karena defisit membengkak.
Pasalnya, semua dana akan tersedot ke subsidi BBM semata. “Artinya, kita akan memotong anggaran irigasi, pertanian, kesehatan untuk lari semua ke subsidi. Sedangkan subsidi itu dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas. Ini kan tidak adil,” tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika