REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL --  Saat ini, di Kabupaten Bantul masih terdapat sekitar 40 ribu KK warga miskin. Angka inilah yang tercatat di Badan Kesejahteraan Keluarga Bantul.

Hanya saja, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Bantul, Mimy Sumardi mengatakan tidak semua warga miskin di Bantul itu akan memperoleh program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang akan digelar pemerintah seiring dengan rencana kenaikan harga BBM.

"Berdasarkan informasi dari pemerintah pusat, yang berhak mendapatkan BLT hanya dalam kisaran 40 hingga 50 persennya saja (berkisar 20 ribu KK saja)," kata Mimy Sumardi, Rabu.

Menurut Mimy, BPS telah melakukan survei jumlah KK miskin dengan kriteria penentuan KK miskin yang tak berbeda jauh dengan kreteria KK miskin dari Badan Kesejahteraan Keluarga Bantul. Dikatakannya, ia tak bisa memberikan tentang jumlah KK miskin di Bantul kasil survei itu. Ia hanya mengatakan hasil survei itu telah dikirimkan ke kantor pusat BPS di Jakarta.

Mimy hanya menjelaskan bahwa data BPS tidak akan beda jauh dengan data BKK. "BLT tahun ini (siapa penerimanya), semua yang menentukan adalah pemerintah pusat," tuturnya.

Kondisi ini berbeda saat penyaluran BLT tahun 2008 lalu, dimana saat itu BPS di daerahlah yang mengusulkan nama-nama yang akan mendapatkan BLT.

Ikuti Whatsapp Channel Republika