REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Penjualan minyak ilegal ke luar negeri yang kian marak serta praktek penimbunan BBM yang seakan-akan difasilitatori oknum-oknum Pertamina menjadi preseden buruk. Karena itu anggota Komisi III DPR, Indra SH mendesak kasus-kasus itu harus diusut penyidik Polri hingga tuntas.

"Sejak tahun 2011 telah terjadi penyelundupan minyak di perbatasan Indonesia, diantaranya penyelundupan minyak oleh Kapal MT Western KGT yang merupakan kapal berbendera Korea," ujarnya di Jakarta, Selasa (13/3). Jumlah muatan dalam kapal itu, imbuhnya, mencapai 788,67 kiloliter atau setara 4.899 barel.

Saat itu pihak Bea Cukai Kalimantan Timur berhasil menangkap Kapal MT Concertina berbendera Indonesia yang melakukan upaya serupa."Seharusnya pemerintah harus mencegah dan menindak hal seperti ini terlebih dulu. Jangan ujug-ujug langsung menaikan BBM tanpa koreksi diri," ujarnya,

Indra menengarai korupsi di perminyakan sengaja ditutupi dan tidak digubris oleh pemerintah. Padahal dari sektor perminyakan ini Indonesia bisa menyejahterakan rakyatnya tanpa harus ada politik etis dengan subsidi silang dengan BLT karena program itu adalah pekerjaan yang tidak mendidik untuk rakyat dan menimbulkan sifat pragmatis.

Menurut dia, persoalan mendasar di Indonesia adalah adanya "second policy" yang akan menciptakan proyek singkat. Contohnya adalah BLT yang dijadikan pencitraan awal oleh pemerintah SBY di periode awal dan hasilnya akan timbul mafia-mafia BLT yang berujung kepada korupsi jatah rakyat.

"Makanya kebijakan BLT ini tidak populis lagi dan bisa menimbulkan masalah baru," ujarnya seraya menambahkan implikasi yang sangat cepat terasa adalah kenaikan harga bahan pokok dan kenaikan biaya produksi hingga berujung pada gulung tikarnya perusahaan atau PHK ribuan tenaga kerja.

Ikuti Whatsapp Channel Republika