REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kesimpulan Lingkaran Survey Indonesia (LSI) bahwa PDIP tidak akan menolak keras kebijakan kenaikan BBM dan BLT dibantah. Ketua DPP PDIP, Maruarar Sirait menyatakan pihaknya tetap menentang keras dua kebijakan itu.
"Kita tidak tinggal diam dengan dua kebijakan itu," jelasnya, saat dihubungi, Ahad (11/3). Menurutnya, menaikkan BBM akan berdampak terhadap semakin tidak terkontrolnya inflasi. Semua kebutuhan masyarakat tentu akan ikut naik.
Terkait BLT, pihaknya tetap menolak, karena kebijakan itu tidak akan memandirikan bangsa. Seharusnya pemerintah merencanakan strategi untuk lebih menambah subsidi. Misalnya, mematok harga cukai untuk batubara, memungut biaya tambahan untuk emas freeport yang dikirim ke luar negeri. Bisa juga dengan mematok pajak tambahan untuk minuman bersoda. Intinya, masih banyak cara untuk menambah penghasilan negara untuk menopang subsidi BBM.
"Tinggal masalahnya pemerintah dan DPR mau atau tidak," imbuhnya. Sampai saat ini pihaknya menghimpun suara di koalisi untuk mendukung penolakan kenaikan BBM dan BLT.