REPUBLIKA.CO.ID,  GORONTALO -- Gaji para guru honor di Provinsi Gorontalo hingga saat ini masih jauh di bawah upah minimum provinsi (UMP). Hal tersebut diakui Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim, aat memaparkan kebijakan pemprov terkait pendidikan di hadapan ribuan guru honor, Sabtu.

"UMP Gorontalo 835 ribu rupiah, sementara guru honor ada yang hanya digaji 100 ribu rupiah," ujarnya. Kondisi itu menyebabkan kesejahteraan guru honor belum kunjung membaik, karena gaji minim tak mampu memenuhi kebutuhan hidup.

Permasalahan lainnya, kata dia, banyak tenaga guru honor yang belum diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Kedua masalah itu belum sejalan padahal pemerintah berkeinginan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.

Untuk itu Pemprov Gorontalo memberi perhatian khusus pada pendidikan dan kesehatan sebagai dua dari empat program utama. "Kami masih akan membahas teknisnya apakah pemrov memberi subsidi ke pemerintah kabupaten kota atau ada kebijakan lain yang lebih strategis," tambahnya.

Selain peningkatan honor guru, pemrov bakal memprioritaskan pengangkatan guru honorer menjadi CPNS, jika moratorium pengangkatan pegawai negeri, dicabut. "Kewenangan pengangkatan guru memeng sepenuhnya ada di kabupaten kota, namun Gubernur Gorontalo akan menyurat ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara agar guru dan tenaga kesehatan dapat diprioritaskan," ungkapnya

Ikuti Whatsapp Channel Republika