REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Cecep Effendi, menyatakan kepala daerah yang menolak kebijakan kenaikan BBM berarti lebih menonjolkan jadi dirinya sebagai politikus. Padahal, mereka adalah penyelenggara pemerintah di tingkat daerah.

"Namanya politikus tentu ingin mencari popularitas," jelasnya, saat dihubungi, Jumat (9/3). Cecep menilai kebijakan menaikkan BBM memang sangat tidak populer. Hal ini akhirnya rawan dijadikan alasan untuk menyerang pemerintah yang didominasi orang-orang partai berkuasa.

Menurutnya, hal ini tentu berkaitan dengan konflik politik antar partai. Penolakan terhadap kebijakan ini adalah bentuk perlawanan parpol terhadap parpol yang berkuasa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika