REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Gerindra menolak keras rencana pemerintah untuk menaikkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Alasannya, kenaikan BBM akan mempersulit kehidupan rakyat karena akan disusul kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.
"Sesuai konstitusi, penghitungan harga BBM tak boleh tergantung mekanisme pasar. Kita bukan negara kapitalis," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon ketika dihubungi, Senin (5/3).
Dijelaskannya, pemerintah mestinya mengevaluasi soal produksi minyak dan gas yang terus menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ini terkait kurangnya eksplorasi dan eksploitasi di wilayah kerja operasi yang sudah ada.
Fadli berpendapat, bila produksi minyak nasional naik dan impor turun, maka harga bahan bakar akan terjangkau meski pun harga minyak dunia naik. Apalagi, masih kata Fadli, subsidi bahan bakar pun sudah turun drastic. Sehingga, harusnya pemerintah hemat anggaran, termasuk belanja pegawai dan barang yang terus meningkat.
"Dengan kalkulasi yang tepat, kita bisa menghemat APBN dan tak perlu menaikkan BBM," tukas politisi 40 tahun itu.
Fadli yang juga menjabat sebagai Sekjend Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) periode 2010-2015 itu juga meminta agar pemerintah berpikir serius mengenai energy alternative yang terbarukan di samping penggunaan panas bumi dan lain-lain. Seperti biodiesel dan bioetanol yang dikatakannya bisa menjadi pertimbangan jangka menengah dan panjang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika