REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Pemerhati masalah Laut Timor, Ferdi Tanoni, kembali meminta pemerintah dan rakyat di Timor bagian barat Nusa Tenggara Timur, Rote Ndao, Sawu, Alor, Lembata, Flores, dan Sumba yang menjadi korban pencemaran harus berkolaborasi menuntut ganti rugi dan meminta pertanggungjawaban operator ladang minyak, Montara PTTEP Australasia, dan Pemerintah Federal Australia.

"Ini sebuah pelecehan dan penghinaan terhadap Bangsa Indonesia, jika kasus pencemaran tersebut terus dibiarkan tanpa adanya upaya untuk menuntut ganti rugi dan meminta pertanggungjawaban dari perusahaan pencemar dan pemerintahan PM Australia Julia Gilard," kata Tanoni kepada pers di Kupang, Senin (5/3).

Pencemaran minyak di Laut Timor terjadi akibat meledaknya sumur minyak Montara di Blok Atlas Barat. Akibat ledakan itu, 90 persen wilayah perairan Laut Timor yang menjadi ladang kehidupan para nelayan tradisional Indonesia, tercemar.

Mengacu pada kasus Teluk Mexico di mana Amerika Serikat meminta ganti rugi pada BP, Tanoni berpendapat pemerintah Indonesia seharusnya mendengar seruan rakyat setempat untuk meminta pertanggungjawaban pihak perusahaan tersebut. "Jangankan menutut ganti rugi dari PTTEP Australasia dan Pemerintah Federal Australia, menanggulangi dan mencegah penyebaran tumpahan minyak di Laut Timor saja tidak pernah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia," katanya menegaskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika