REPUBLIKA.CO.ID,TANJUNG BALAI--Komisi Pemilihan Umum optimistis dapat melahirkan sistem pemutakhiran data pemilih (SIDALIH) berbasis teknologi informasi yang komprehensif, akurat dan mutakhir guna mencegah pemilih ganda dalam setiap penyelenggaraan Pemilu.
"Kami melihat uji coba sistem pemutakhiran data pemilih (Sidalih) tidak menemukan kendala yang berarti. Sistem aplikasi berbasis teknologi informasi (TI) dan standar operasional prosedur (SOP) yang kami susun mampu dicerna oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)," kata "Steering Comittee" Prakarsa Pendaftaran Pemilih KPU Ida Budhiati di Tanjung Balai Karimun, Kab. Karimun, Kepulauan Riau, Sabtu.
Ida Budhiati mengatakan, uji coba Sidalih berbasis TI sedang dilakukan di tiga KPU kabupaten/kota yakni KPU Karimun, KPU Jembrana Bali dan KPU Tangerang Selatan Banten dan akan berlangsung selama satu bulan ke depan.
Ida yang juga Ketua KPU Jawa Tengah berkunjung ke Karimun untuk memonitor serta mengevaluasi proses uji coba yang dilakukan sepuluh PPDP di Kelurahan Sei Raya dan Desa Pangke, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun.
Dalam uji coba itu, PPDP melakukan pencocokan dan penelitian terhadap bahan Daftar Pemilih Sementara (DPS) secara "door to door". PPDP juga mencocokkan kebenaran daftar pemilih berbasis kartu keluarga dan mendata penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum tercantum dalam bahan DPS.
"Data pemilih yang disusun PPDP kemudian diteruskan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang mengolah data itu dengan aplikasi TI menjadi DPS, " tutur Budhiati.
Kemudian secara paralel data dikirim bertingkat ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) KPU kabupaten/kota dan tersambung langsung dengan KPU provinsi dan KPU pusat," ucapnya yang didampingi tim ahli dari International Foundation for Eletoral Systems (IFES) Hartono dan tim ahli dari BPPT, Andari.
Dalam uji coba itu, dia melihat sebuah optimisme bahwa KPU mampu menghasilkan sidalih yang lebih akurat untuk diterapkan dalam Pemilu 2014.
Keberhasilan uji coba itu, menurut Ida, ditandai beberapa indikator, yaitu adanya data pemilih terpusat KPU yang mampu dipahami dan dioperasikan oleh petugas IT KPU kabupaten/kota dan terbaca oleh sistem aplikasi KPU provinsi dan KPU pusat, sehingga terkendali secara berjenjang.
PPK, PPS dan PPDP, ujarnya, telah memiliki pemahaman dan kemampuan dasar atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, sehingga penerapan SOP yang baru lebih menjamin dan memastikan adanya standar proses pelaksanaan dan akan menjamin legitimasi PDS yang akan menjadi DPT.
Kemudian, adanya antusias dan respon pemerintah dan masyarakat sehingga menunjukkan harapan bersama bahwa KPU harus menjamin kualitas daftar pemilih.
Hal ini, sambungnya, akan memperkuat kepercayaan publik kepada penyelenggaraan Pemilu yang sangat kompleks dan dinamis dalam menghadapi tuntutan Pemilu yang jujur dan adil.
"Hasil uji coba di Karimun dan dua daerah lain akan menjadi masukan perbaikan SOP pemutakhiran daftar pemilih dan SOP IT sebagai bahan rekomendasi KPU yang baru. Kemudian, kami akan memberikan rekomendasi akhir untuk perbaikan sistem pemutakhiran data pemilih pada April ini," kata Ida yang juga menjadi calon kuat anggota KPU pusat.
Tim Ahli dari International Foundation for Eletoral Systems (IFES) Hartono mengatakan, aplikasi Sidalih berbasis TI yang sedang diuji coba memiliki kemampuan untuk mendeteksi pemilih ganda.
"Daftar pemilih ganda yang terdeteksi selanjutnya dikroscek lagi ke lapangan sehingga bersih dari sistem. Aplikasi berbasis TI ini berlaku secara 'online' sehingga dapat diakses oleh setiap jenjang penyelenggara Pemilu," ucapnya.
Ketua KPU Karimun Zulfikri mengatakan tahapan uji coba pemutakhiran data pemilih oleh PPDP telah rampung dan pihaknya akan melanjutkan proses uji coba pada tingkat PPS pada April.
"Kami optimistis uji coba pada tingkat PPS juga akan membuahkan hasil yang memuaskan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
