REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Munculnya kasus DA dan sebelumnya terkait pajak, Gayus Tambunan, membuktikan jaringan mafia pajak sudah sistemik. Menurut Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, untuk membongkar sistemiknya jaringan mafia pajak, pemerintah harus kooperatif.

"Temuan PPATK, yang kemudian memunculkan kasus DA membuktikan bahwa jaringan mafia pajak tidak berhenti pada kasus yang melibatkan terpidana Gayus Tambunan. Persoalan sesungguhnya sudah sistemik, dan karena itu lahirlah ungkapan mafia pajak itu," kata Bambang Soesatyo di Jakarta, Ahad (26/2).

Sebelumnya Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) telah melaporkan adanya pegawai Ditjen Pajak golongan III C, DA, dan isterinya yang memiliki rekening hingga lebih Rp 80 miliar. Lebih lanjut Bambang menegaskan, upaya memerangi mafia pajak kini bergantung pada kemauan politik pemerintah.

Temuan PPATK, tambahnya, juga bergantung pada kemauan politik pemerintah. Oleh karena itu, baik kasus DA maupun kasus Gayus Tambunan jangan disederhanakan. "Dua kasus ini layak dijadikan pintu masuk untuk membongkar jaringan mafia pajak.?Namun, pemerintah sendiri harus kooperatif," kata Bambang.

Mengacu pada kasus DA dan Gayus, tambahnya, Komisi III DPR bisa saja berinisiatif membawa kasus ini ke Panitia Kerja (Panja) Mafia Hukum dan Mafia Perpajakan. Kurang lebih setahun lalu, Panja Perpajakan Komisi III DPR pernah mendalami sejumlah kasus penggelapan pajak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika