REPUBLIKA.CO.ID, JEMBER --  Ketua Umum DPP Partai Hanura, Wiranto, mengkritik rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebagai dampak melambungnya harga minyak dunia.

"Menaikkan harga BBM itu merupakan jalan terakhir, apabila tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh pemerintah untuk menekan kebocoran anggaran guna memberikan subsidi BBM," tuturnya usai membuka rapat kerja daerah DPD Partai Hanura Jatim di salah satu hotel di Kabupaten Jember, Sabtu.

Pemerintah akan menaikkan harga BBM dalam waktu dekat akibat pengaruhi kondisi Timur Tengah yang memanas dan harga minyak terus melambung tinggi hingga sempat mencapai 115 dollar AS per barel.

Menurut Wiranto, naiknya harga minyak dunia yang fluktuatif bukan menjadi alasan yang tepat untuk menaikkan harga BBM, namun yang harus diwaspadai adalah banyak pejabat melakukan korupsi di negeri ini yang berdampak pada kebocoran anggaran.

"Kalau uang yang dikorupsi pejabat itu bisa diselamatkan, maka bisa menambah subsidi BBM di APBN dan pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM," ucap calon Wakil Presiden 2009 itu.

Ia menilai pemerintah belum melakukan langkah yang maksimal dalam memberikan jaminan kesejahteraan terhadap masyarakat karena kenaikan BBM menyebabkan masyarakat sengsara.

"Kalau kenaikan BBM dijawab dengan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat miskin. Hal itu tidak menjamin bahwa BLT dapat tepat sasaran karena dikhawatirkan salah alamat dan dipolitisisasi, sehingga tambah kacau," katanya menjelaskan.

Untuk itu, lanjut dia, pemerintah harus duduk bersama dengan DPR untuk mencari solusi yang tepat terkait dengan rencana kenaikan harga BBM tersebut. "Saya akan mencoba melalui wakil Partai Hanura yang duduk di DPR untuk meminta penjelasan lebih rinci alasan pemerintah untuk menaikkan harga BBM karena kenaikan harga BBM akan menyengsarakan rakyat yang sudah sengsara," ujarnya menambahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika