REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Delegasi parlemen Indonesia akan menyuarakan gugatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pertemuan Konsultasi Ketua Parlemen G20 ke-3 di Riyadh, Arab Saudi, 24-26 Februari mendatang. Yakni, reaksi keras SBY atas kebijakan Amerika Serikat yang memboikot produk minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya dari Indonesia per 28 Januari lalu.

‘’Ada hal menarik tentang pernyataan Pak SBY soal kebijakan Amerika Serikat yang mempermasalahkan CPO kita. Saya kira hal tersebut perlu juga dimunculkan dalam forum,’’ kata Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Hidayat Nur Wahid, saat persiapan keberangkatan delegasi parlemen Indonesia menghadiri Pertemuan Konsultasi Ketua Parlemen G20 ke-3.

Hidayat menilai delegasi parlemen Indonesia perlu mengelaborasi masalah tersebut karena ada bagian kepentingan Indonesia. Selain itu, Eropa juga ikut menghalang-halangi produk CPO Indonesia karena alasan tidak ramah lingkungan.

‘’Kita juga khawatir ada permainan di balik semua ini,’’ tandasnya. ‘’Karena itu, saya kira kita perlu melakukan pembelaan.’’

Presiden Yudhoyono beberapa hari lalu menyampaikan gugatannya terhadap Amerika Serikat terkait produk CPO Indonesia.  Saat memberikan Pidato di hadapan 128 perwakilan internasional di Gedung Pancasila Kemenlu, SBY menilai aksi boikot CPO Indonesia itu tidak adil.

"Saya dengar ada semacam aksi boikot dan melarang perkebunan kelapa sawit. Terus terang kalau ada aksi itu, menurut saya, hal tersebut kurang fair. Karena, kita hidup dalam percaturan global juga harus fair satu sama lain," tegasnya menyindir perlakuan AS.

Per 28 Januari, Amerika Serikat secara resmi menolak produk minyak sawit mentah dan turunannya dari Indonesia. Alasannya karena sawit Indonesia dinilai sebagai produk yang tidak ramah lingkungan. Indonesia dikasih waktu hingga 27 Februari mendatang untuk melakukan bantahan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika