REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--DPR akan memanggil Kadivre Bulog Lampung terkait kebijakan impor beras yang dinilai mengejutkan publik. Impor dilakukan karena Bulog tak mampu menyerap beras petani, sementara cadangan kian menipis.
"Hari ini juga kami akan panggil Kadivre Bulog, belum ada hasil dari Badan Pusat Statistik tentang kondisi lapangan perberasan nasional, mengapa tiba-tiba beras impor sudah sampai di Indonesia? ," Kata anggota Komisi IV DPR-RI asal Lampung, Sudin usai kunjungan kerja komisi tersebut, di Bandarlampung, Senin.
Menurutnya, kebijakan impor beras hanya akan mematikan harga pasaran hasil pertanian petani lokal. "Kalau penyerapan beras minim, itu salah Bulog, mengapa bisa demikian, Bulog itu tugasnya menyerap beras petani, bukan impor beras," ujar dia.
Lebih lanjut dia menambahkan, agar penyerapan beras petani lokal berjalan maksimal, pemerintah harus mampu bersaing dengan harga di pasaran, agar petani tidak ragu menyerahkan berasnya pada pemerintah.
Bulog Divre Lampung telah mendatangkan beras impor asal India sebanyak 15 ribu ton.
Beras tersebut digunakan untuk cadangan beras lokal selama 1,5 bulan ke depan. Berdasarkan pantauan, kapal pengangkut beras impor itu telah tiba di Dermaga C2 Pelabuhan Panjang, Lampung.
Menurut petugas keamanan setempat, kapal besar bernama Yungtza Brilliance itu tiba di pelabuhan tersebut sekitar pukul 07.00 WIB. Ketika ke lokasi, nampak beras tersebut dalam proses bongkar muat dan langsung dibawa ke gudang Bulog yang terdapat di Panjang.
Sebelumnya, Humas Bulog Divre Lampung Ma'ruf mengatakan, kebijakan impor beras sepenuhnya wewenang pemerintah pusat. "Stok beras nasional sudah habis, sementara untuk melakukan penyerapan beras petani lokal tidak memungkinkan," kata dia.
Alasan kebijakan impor beras, menurutnya, kondisi cuaca ekstrem yang dapat menimbulkan gagal panen bagi petani lokal. Selain itu, harga pembelian pemerintah (HPP) belum ada kecocokan dengan harga yang diinginkan petani, meskipun pemerintah telah menaikkan HPP tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika