REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah mengalokasikan dana cukup besar guna mengembangkan daerah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, khususnya Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste.
Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Sutrisno, mengatakan alokasi anggaran kawasan perbatasan pada 2012 sebesar Rp 3,858 triliun. Dana tersebut, terkumpul dari 16 kementerian atau lembaga negara yang memiliki program nasional untuk mengatasi masalah perbatasan.
Rinciannya, Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp 1,491 triliun, Polri sebesar Rp 6,489 miliar, Kementerian Kesehatan Rp 660,54 miliar, Kementerian Pertanian Rp 254,154 miliar, Kementerian Kehutanan Rp 26,041 miliar, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Rp 56,653 miliar, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp 155,818 miliar, dan Kementerian Perdagangan Rp 44,680 juta.
Kemudian, Kementerian Perindustrian sebesar Rp 1,41 miliar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 121,756 miliar, Kementerian Dalam Negeri Rp 78,118 miliar, Badan Pertanahan Nasional Rp 1,375 miliar, Tentara Nasional Indonesia (TNI) Rp 275,51 miliar, Sekretaris Tetap BNPP Rp 67,98 miliar, Kementerian Perhubungan Rp 655,651 miliar, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp 5,058 miliar.
"Anggaran ini untuk pembangunan berbagai sarana dan prasarana sesuai kementerian atau lembaga negara di 39 lokasi prioritas daerah perbatasan," ujar Sutrisno, Sabtu (18/2).
Adapun lokasi yang pada tahun ini diprioritaskan untuk digenjot pembangunannya adalah empat provinsi perbatasan darat meliputi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.
Khusus daerah Camar Bulan dan Tanjung Datu, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, yang sempat ramai diberitakan akibat pencaplokan Malaysia, Sutrisno menjelaskan pihaknya sudah membangun jalan tembus yang membelah hutan sepanjang 14 kilometer untuk membuka isolasi hubungan daerah perbatasan itu ke ibukota kecamatan. "Secara total dana pembangunan di Sambas itu mencapai Rp 208,519 miliar," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
