REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG - Jajaran Tanfidziyah Nadhatul Ulama (NU) diimbau menghormati jajaran syuriah. Pasalnya jajaran syuriah dinilai sebagai 'desainer' NU.
Untuk itu, ke depannya pemilihan Ketua Pimpinan Nadhatul Ulama (PWNU), khususnya di Jateng, haruslah yang benar-benar mengetahui seluk-beluk NU. "Saya mengimbau agar memilih ketua PWNU yang benar-benar tahu NU," ujar Kasat Banser Wilayah Jawa Tengah, Ali Mahfudz, saat ditemui di ruangannya, Jumat (17/2).
Ali menyebut Ketua NU Jateng harus taat dengan jajaran syuriahnya. "Ini kan sudah ada ketidaktaatan ditunjukan karena masuk ke wilayah politik," ucapnya.
Jajaran tanfidziyah, kata Ali, hanya menjalankan tugas saja. "Tanfidz itu sama dengan pengurus harian, jangan sampai terkesan menabrak rambu yang sudah digariskan NU," pintanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, halaqoh yang diadakan, Kamis (16/2) kemarin, mendapat kritikan dari banyak pihak, termasuk dari internal NU Jateng. Pasalnya, kegiatan tersebut dianggap telah menyalahi khittah NU. Apalagi halaqah itu juga disebut-sebut mengarahkan NU sebagai ormas keagamaan ke kancah politik kekuasaan tertentu yakni PKB. Alhasil, warga NU yang berada di partai lain seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pun berang.
Wakil Ketua Fraksi PPP Jateng, Istajib, mengatakan pemimpin NU harusnya memegang teguh garis khittah NU dengan menjaga netralitas kepada semua kekuatan politik yang ada. Langkah PWNU Jateng menggelar halaqah bertema "NU, PKB, dan Bangsa", kata Istajib, telah membuat bingung warga nahdliyin dan pengurus NU lainnya yang sudah tumbuh kesadarannya untuk mempertahankan semangat khittah.
"Oleh karena itu, kalau Ketua NU ingin berpolitik praktis kami sarankan untuk melepaskan jabatannya sebagai Ketua NU Jawa Tengah dan silahkan masuk ke partai politik yang disukai, agar tidak membingungkan warga Nahdliyin dan pengurus NU lainnya," ucapnya
Pihaknya pun berharap kepada kelompok politik manapun untuk tidak menarik-narik NU secara kelembagaan dengan cara-cara yang salah demi kepentingannya. "Pernyataan ini kami buat karena banyak warga Nahdliyin dan tokoh NU yang resah dan menyayangkan atas kegiatan halaqoh yang terlalu dipolitisir," ujar pria yang juga menjadi anggota komisi B DPRD Jateng ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika