REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah serius menangani penyelesaian masalah GKI Yasmin dengan mediasi sehingga kerukunan antara umat beragama dapat tetap terjaga, ungkap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (15/2).

"Ini masalah perijinan dan hubungan masyarakat lokal, kami terus mengelola melalui pendekatan hukum dan non hukum. Bila pendekatan hukum semata kadang tidak efektif mengakhiri benturan. Dengan pendekatan tambahan justru bisa permanen selesaikan," katanya.

Presiden menambahkan," Pemerintah terus lakukan mediasi dan mencari solusi,mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa temukan penyelesaian. Saya mendorong walikota, gubernur dan masyarakat lokal (untuk bisa berdialog-red), saya ingin jemaat bisa tenang lakukan ibadah di Bogor, semua WNI punya hak untuk menjalankan ibadahnya."

Meskipun melakukan pendekatan mediasi, SBY mengakui ada ada keterlambatan antisipasi baik aparat maupun penjelasan ke publik belum profesional.

"Saya akui, bahwa sejumlah penanganan dari aparat keamanan, kejadian tertentu, terlambat, kurang antisipasi, kadang tidak tuntas, kadang nampak kurang profesional, karena menjadi perhatian publik, cara menjelaskan ke publik juga kurang efektif sehingga menyisakan image yang tidak baik," imbuh Presiden.

SBY menjelaskan hal ini di depan 128 duta besar dan perwakilan organisasi internasional di Gedung Pancasila Kompleks Kementerian Luar Negeri. Sepanjang 2011 dan 2012 meskipun terjadi sejumlah konflik, secara umum pemerintah melihat kerukunan antarumat beragama masih terjaga baik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika