REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Herlini Amran dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendesak Pemerintah Pusat dalam hal ini BKKBN segera menertibkan kasus yang saat ini meresahkan masyarat terkait temuan dilapangan Promo kondom dibalik Coklat yang telah merebak beberapa pekan sebelum perayaan Valentine day’s .
"Saat ini Valentine day justru banyak dirayakan oleh remaja khususnya usia 18 tahun kebawah, sehingga promo ini justru menjadi kontra produktif dengan program peningkatan akses kesehatan reproduksi remaja dari Pemerintah, ujar Herlini dalam rilis yang diterima republika, Selasa (14/2).
Hasil survei yang dilansir DKT Indonesia yang dilakukan pada Mei 2011 dengan cara wawancara langsung terhadap 663 responden di 5 kota besar di Indonesia, yaitu Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Bandung, Yogyakarta, Surabaya dan Bali menyatakan, 39 persen anak baru gede (ABG) kota besar pernah melakukan seks bebas. Responden ABG usia antara 15-19 tahun pernah berhubungan seksual, dan 61 persen sisanya berusia antara 20-25 tahun.
Temuan serupa juga ditunjukkan oleh hasil riset dari penelitian yang dilakukan oleh hasil riset BKKBN tahun 2010, mengatakan separuh remaja perempuan lajang yang tinggal di wilayah Jabodetabek telah kehilangan keperawanan dan mengaku pernah melakukan hubungan seks sebelum menikah, bahkan tidak sedikit yang mengalami kasus hamil di luar nikah. Begitu juga di kota-kota besar lainnya seperti Surabaya, Medan, Bandung dan Yogyakarta.
Politisi PKS ini mendesak Bkkbn bekerjasama dengan Kementerian kesehatan selaku yang mengeluarkan ijin harus menertibkan bila terbukti perusahaan coklat tersebut melakukan promo-promo seperti itu atau ada ‘oknum’ orang dalam BKKBN yang justru mendukung ‘Promo Kondom dibalik Coklat’.
"BKKBN Harus menjelaskan kepada masyarakat apakah ini dalam rangka promo telah berkoordinasi dengan BKKBN atau justru kontra produktif dengan program peningkatan akses kesehatan reproduksi remaja?," cetusnya.
“Pemerintah harus turut gencar mensosialisasikan dampak dari bergaulan bebas yang saat ini merebak di kalangan remaja, jangan sampai program pemerintah dalam pengentasan kependudukan malah berbalik melegalkan pergaulan bebas,” kata Herlini.
Legislator PKS dari Dapil Kepri ini mengimbau, sebaiknya masyarakat menjadikan Valentine day menjadi sebagai hari menutup aurat Nasional.
"Sebagai solusi agar tidak bertolak belakang dengan semangat budaya ketimuran yang di anut oleh bangsa Indonesia,” pungkas Herlini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika