REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan, Kementerian BUMN selalu terbuka bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pemeriksaan penggunaan anggaran Kementerian.
"BPK secara rutin melakukan pemeriksaan, dan Kementerian menyiapkan data-data yang diperlukan untuk mengetahui apakah ada pelanggaran-pelanggaran dalam penggunaan anggaran termasuk pengadaan barang dan jasa," kata Dahlan, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (13/2).
Usai menerima kunjukan pejabat dan petugas BPK, Dahlan mengatakan, sesuai dengan kewenangannya, BPK dapat mengakses data, keterangan atau dokumen untuk pemeriksaan melalui sistem informasi yang dikembangkan dan dikelola bersama oleh kedua pihak.
"Kedatangan BPK untuk melakukan pemeriksaan anggaran Kementerian BUMN, bukan perusahaan-perusahaan BUMN," ujarnya.
Melalui pengawasan tersebut, Dahlan mengharapkan terjadi optimalisasi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang transparan dan akuntabel di Kementerian BUMN.
Dahlan mengaku, pemeriksaan BPK pada Kementerian BUMN tidak mengalami kendala dan tidak memakan waktu lama karena memang anggaran Kementerian BUMN relatif kecil.
"Anggaran Kementerian BUMN sangat kecil. Tapi bagaimanapun, pengelolaannya harus efektif dan tidak mengarah pada pemborosan anggaran," ujarnya.
Ia mengatakan, pemborosan yang terjadi di Kementerian BUMN yaitu penggunaan ruangan yang tidak efisien. "Dari 20 lantai (Gedung Kementerian BUMN) banyak lantai yang kosong atau tidak digunakan secara efektif," ujarnya.
Untuk itu mantan Direktur Utama PT PLN ini mengatakan, ruangan-ruangan yang kosong tersebut bisa disiapkan untuk ditempati sejumlah BUMN seperti PT Perusahaan Pengelola Aset, maupun PT Perusahaan Gas Negara.
"PGN menyewa kantor sebesar Rp50 miliar per tahun. Belum lagi PPA (saat ini menyewa ruangan di perkantoran di kawasan Sudirman). Ini mahal sekali, lebih baik dipindahkan ke BUMN," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika