REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Sebagai negara dengan wilayah lautan lebih besar daripada daratan, sektor perikanan dan maritim semestinya mendapat perhatian lebih besar dari pemerintah. Namun sayangnya selama ini, masyarakat nelayan sebagai penggerak utama sektor perikanan sepertinya masih seringkali terabaikan.
Wakil Presiden Boediono meminta agar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) lebih memperhatikan komunitas nelayan.
"Perumusan program-program aspek membangun komunitas nelayan menjadi prioritas yang sangat tinggi. Apapun kita membangun muaranya adalah untuk warga negara kita," kata Wapres Boediono saat memberikan sambutan dalam pembukaan rakornas KKP 2012 di Jakarta, Selasa (7/2).
Menurutnya, dari sekitar 70 ribu desa yang masih tertinggal, 10 ribu diantaranya desa nelayan. Hal ini menurut Boediono, juga menjadi tanggungjawab KKP. Boediono mengatakan, dalam kunjungannya ke beberapa desa nelayan, didapati masih rendahnya tingkat kesejahteraan para penduduk dan kualitas pemukiman. Kualitas pemukiman para nelayan ini masih ketinggalan bila dibandingkan pedesaan berbasis pertanian.
Boediono juga mengungkapkan, dalam dialog dengan para nelayan, didapati pendapatan mereka yang masih sangat rendah.
"Agak terkejut sebuah keluarga dengan anak enam, dan berapa penghasilnya Rp30 ribu perhari," ungkapnya.
Boediono menambahkan, konsep keluarga berencana (KB) di kalangan nelayan juga belum berhasil. Para nelayan dan penduduk yang tertinggal menurut dia, lebih banyak memiliki keturunan dibandingkan mereka yang telah sejahtera.
Untuk itu, KB menurut dia perlu digalakan kembali. Ia menyadari dalam beberapa tahun ini, program KB terabaikan. Padahal program KB juga mendukung upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika