REPUBLIKA.CO.ID, Seluruh kadernya yang berada di posisi penting, seperti DPR, wakil gubernur, bupati, wakil bupati dan DPRD diingatkan untuk tidak terlibat dalam kasus hukum, khususnya korupsi. Peringatan itu langsung disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto 

"Amanat sudah diberikan rakyat, maka jagalah amanat ini. Jangan terlibat yang melawan hukum dan jangan terlibat dengan aksi korupsi. Bila ada kader yang menunjukkan gejala-gela tidak baik akan kami tarik," kata Prabowo dalam pidatonya di acara HUT ke-4 Gerindra di DPP Gerindra, Jakarta Selatan, Senin (6/2) malam.

Ia mengaku sudah memberitahukan imbauan itu kepada Ketua Fraksi Gerindra di DPR untuk tegas dan keras dalam membela kepentingan rakyat kecil. "Kader Gerindra jangan larut dengan neoliberalisme yang melanda negara kita," katanya seraya berpendapat perancang-perancang ekonomi Indonesia masih larut dengan sistem neoliberalisme.

Penganut neolib, sudah buru-buru cuci tangan. Mereka sudah lihat, tanda-tanda sejarah, sehingga harus kembali pada UUD 1945, ujarnya. "Saya sudah bilang sekjen, bagi kader yang punya posisi penting di daerah, untuk menolak izin supermarket. Nanti bisa dilihat, siapa yang sebenarnya membela kepentingan rakyat," kata Prabowo.

Dirinya juga sudah mengingatkan kader Gerindra di DPR, bila tidak bisa membela kepentingan rakyat, tidak bisa melawan arus neoiberalisme, maka akan ditarik seluruh anggota DPR RI, daripada nama partai tercemar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika