REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) meminta agar pemerintah lebih memperhatikan pengelolaan utang yang pada Tahun Anggaran 2012 yang angkanya mencapai Rp 1.937 Triliun. Pasalnya, Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan utang tersebut lebih banyak digunakan untuk keperluan kemewahan para pejabat.
"Pengelolaan utang oleh pemerintahan SBY sangat amburadul dan mengecewakan lantaran utang dipakai untuk bermewah-mewahan pejabat," ungkap Uchok lewat pesan singkatnya, Ahad (5/2).
Uchok mencontohkan biaya pembelian pesawat kepresidenan dengan konsep green aircraft diadakan dengan anggaran senilai Rp 526 Miliar. Semuanya berasal dari utang. Dalam pos anggaran tahun 2011, ujarnya, terlihat pemerintah mengalokasikan Rp 92 Miliar untuk pesawat tersebut. Kemudian, pada 2012, pemerintah mengalokasikan utang senilai Rp 339 Miliar untuk pos yang sama.
Uchok mengungkapkan terdapat penambahan posisi utang dari 2011 ke 2012 senilai Rp 170 Triliun pada tahun ini. Jika Pemerintah berutang Rp 1.803 Triliun pada 2011, maka pemerintah menambah utangnya senilai Rp 1.937 Triliun pada 2012.
Uchok menjelaskan, SBY pun turut andil mendongkrak utang negara bahkan sejak berhasil mengalahkan Megawati pada pemilihan presiden pada 2004 lalu. Menurutnya, selisih utang Presiden Megawati bila dibandingkan SBY bisa mencapai Rp 705 Triliun.
Atas kebijakan utang tersebut, Uchok menjelaskan setiap Warga Negara Indonesia (WNI) akan menanggung beban senilai Rp 7.478. 764. "Kalau pada tahun anggaran 2012 dengan utang sejumlah Rp 1.937 Triliun dibagi dengan 259 juta orang, berarti Presiden SBY memberikan per kepala penduduk Indonesia utang sekitar tujuh juta rupiah," ujar Uchok.
Untuk itu, ungkap Uchok, FITRA bersama dengan Pukat UGM dan Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Jawa Tengah, mendesak SBY untuk melakukan moratorium atau pengajuan keringanan pembayaran utang.
Uchok pun menegaskan tiga LSM tersebut meminta agar Presiden SBY membatalkan pengadaan pesawat kepresidenan dengan konsep green aircraft. Menurutnya, pembelian pesawat hanya akan memperlihatkan hedonisme pejabat di tengah kesengsaraan rakyat.
"Kami pun meminta komisi 2 DPR untuk membatalkan pembelian pesawat yang dananya bersumber dari hutang," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika