REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq mengatakan, mendukung penuh peringatan yang diberikan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)  mengenai pengadaan alutsista harus bebas mark up.

''Untuk hapuskan praktik mark-up Kemhan dan Mabes TNI serta ketiga angkatan harus terbuka kepada Komisi I tentang penganggaran dan penetapan kontrak pembelian,'' katanya melalui pesan singkat, Jumat (3/2).

Selain itu, lanjutnya, juga harus dipastikan agar tidak lagi terjadi perubahan-perubahan di tengah jalan. Pasalnya, harga alutsista sifatnya abu-abu, tidak seperti belanja modal lainnya. Sehingga memang terbuka ruang bagi praktik mark-up.

Sementara itu, lanjut dia, terkait pengadaan alutsista dalam negeri,kuantitas belanja harus ditingkatkan seiring dukungan Menteri Keuangan bagi industri pertahanan.

''Tahun 2011 alokasi belanja alutsista ke dalam negeri baru sekitar 13 persen. Dengan alokasi anggaran modernisasi alutsista 2010-2014 sebesar Rp 150 triliun, mestinya minimal 40 persen dibelanjakan di dalam negeri atau dengan skema joint-production,'' tambah politisi PKS tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika