REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah diminta untuk memprioritaskan sumber pinjaman dalam negeri (PDN) dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI.

"Selama ini anggaran lebih banyak berasal dari kredit ekspor, kalau demikian maka pemimpin dalam sektor pertahanan adalah asing, karena BUMN pertahanan seperti PT Pindad hanya mendukung subsektor saja," kata anggota Komisi I DPR Enggartiasto Lukito pada rapat dengar pendapat di Jakarta, Senin (30/1)

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq tersebut dihadiri Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana serta Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono.

"Masalah lain, bila sumber pendanaan lebih banyak berasal dari luar, kita jadi tergantung dengan mata uang asing yaitu dolar yang berfluktualisasi dan akan mengganggu cadangan devisa negara," tambah Enggar.

"Kalau bank domestik membeli SUN, konsekuensinya negara harus membayar mereka, kenapa dana itu tidak dialihkan saja agar bank-bank nasional membuat konsorsium untuk menyalurkan pendanaan alutsista? Kami meminta agar pendanaan alutsista mayoritas dari dalam negeri, sehingga rupiah yang berlebih dapat dipakai dan kita dapat menjadi 'leading sector' pertahanan," ungkap Enggar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika