REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo bambang Yudhoyono (SBY) dinilai mengacuhkan tuntutan publik. Maraknya kekerasan massal yang terjadi belakangan ini dinilai sebagai akibat ketidakpekaan Pemerintah terhadap kebutuhan dan aspirasi publik.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) prihatin dengan menguatnya serangkaian kekerasan massal di tengah masyarakat diberbagai tempat akhir-akhir ini. "Tensi kekerasan sosial semakin tajam," jelas Koordinator Kontras, Haris Azhar, saat dihubungi, Senin (30/1). Kekerasan seperti itu terjadi di Lampung, Bima, Papua dan beberapa wilayah lainnya.

Dia menilai hal tersebut menunjukkan adanya upaya perlawanan rakyat terhadap negara. Hal ini juga bentuk ekspresi kefrustrasian masyarakat atas meluasnya praktik ketidakadilan di Indonesia.

Pengabaian negara atas isu-isu kesejahteraan, jaminan rasa aman, intoleransi sosial, dan aspirasi politik masyarakat, akan berdampak luas pada semakin hilangnya rasa kepedulian masyarakat terhadap negara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika