REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Berbagai kerusuhan di Tanah Air yang melibatkan masyarakat merupakan bentuk puncak rasa frustasi sosial. Karena itu, tidak heran bentrokan dan kericuhan yang melibatkan warga dan warga atau warga dan aparat, serta warga dan pengamanan perusahaan, semakin sering terjadi dan meluas eskalasinya.

Kasus kekerasan di antaranya bisa dijumpai di Sidomulyo, Mesuji di Lampung, Bima di Nusa Tenggara Barat (NTB), area pertambangan PT Freeport di Papua, dan terakhir aksi blokir tol buruh di Bekasi.

"Ini tak lain karena kualitas pertumbuhan ekonomi kita hanya dinikmati segelintir elite. Sementara, rakyat semakin hidup sulit karena tidak mendapat manfaat apa-apa dari pertumbuhan itu," ujar Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Thohari.

Dalam kasus kekerasan tersebut, itu tidak bisa masyarakat yang disalahkan atau aparat keamanan dianggap kecolongan. Yang lebih tepat adalah hal itu menjadi tanggungjawab penuh pemerintah. Ini lantaran, imbuhnya, pemerintah selalu mendengungkan berbagai capaian pertumbuhan ekonomi yang membuatnya merasa kinerjanya bagus. Apalagi, sampai mendapat puja-puji dari berbagai negara tetangga dan lembaga rating dunia.

Sayangnya, kritik Hajriyanto, pemerintah lupa kalau masyarakat kelas bawah semakin kesulitan mendapatkan akses pekerjaan dan kualitas hidupnya semakin menderita. Meski semakin banyak pabrik yang mengelola sumber daya alam hingga ke desa-desa, namun masyarakat setempat kesejahteraannya tidak berubah. Dampaknya berbagai kesulitan hidup yang dialami warga marjinal itu dilampiaskan dengan membuat onar dan merusak segala benda atau bangunan yang ada di depannya.

"Mereka tidak sadar menyalurkan kemarahannya dengan bertindak anarkis. Ini sebagai luapan semakin susahnya hidup mereka pada masa kini," kata politisi Partai Golkar tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika