REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA - Indonesia saat ini tengah menuju sebagai sebuah bangsa yang unggul. Bahkan, konsep dan strategi ke arah negara unggul telah disusun.
"Kita jangan terjebak pada retorika dan emosi masa lalu. Harus secara sadar kita susun strategi, konsep //longterm project// menuju bangsa Indonesia yang unggul," kata Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia, Hatta Radjasa ketika menyampaikan pidato ilmiah pada Milad ke 51 Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, Ahad (22/1).
Hatta menyampaikan pidato ilmiah dengan tema percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia 2011-2025. Acara tersebut dihadiri Mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafii Maarif, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Azwar Abu Bakar dan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan serta Wakil Ketua DPP PAN Drajat Wibowo.
Menurut Hatta, membangun bangsa yang unggul memang tidak mudah. Namun kata dia, hal itu harus dilakukan. Technopreneurship kata dia. menjadi prasyarat menuju bangsa yang unggul tersebut.
"Kita sudah menuju ke arah itu 10 tahun lalu pendapatan perkapita kita seribuan sekarang tiga ribu lima ratus. APBN hanya Rp 400 triliun sekarang naik tajam, kemiskinan turun menjadi 12 persen, pengangguran double digit sekarang turun 6,8 persen. Banyak bangsa memuji kita maju pesat sejak reformasi," tuturnya.
Bangsa yang unggul kata dia adalah bangsa yang mampu membangun kemandiriannya. Kemandirian sendiri kata dia, bukan hanya kemampuan memproduksi kebutuhan pokok tanpa impor, tetapi juga harus didukung sikap nasionalisme.
"Technopreneurship adalah elemen penting sebuah kemandirian. Segala upaya bangsa untuk menjadikan dirinya memiki daya saing yang tinggi sepanjang masa itulah kemandirian," tegasnya.
Globalisasi kata dia, adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditolak. Namun nasionalisme lanjutnya, akan menjagakan bangsa ini.
Salah satu hambatan kata dia untuk mewujudkan itu adalah konektivitas. Karenanya tahun ini dianggarkan dana besar sejak 2011-2014 investasi untuk konektivitas ini. "Kita ingin merubah mindset agar tidak menghambat termasuk 21 aturan yang menghambat," tambahnya.
Untuk menjadi technopreneurship tersebut dibutuhkan sumber daya alam yang bisa dikelola. Karenanya pihaknya menerapkan semua SDA di negeri ini 2014 tidak boleh dijual dalam bentuk barang mentah.
"Seluruh kontrak-kontrak yang mengolah SDA harus dilakukan renegosiasi, dan tidak boleh hanya dikuasai oleh seghlintir koorporasi saja. Karena kita tidak berdaya. Negara harus memiliki kekuatan untuk mengatur pengelolaan SDA sendiri," tegasnya.
Menurutnya tanpa technopreneurship dan kemandirian pengelolaan SDA bangsa Indonesia tidak bisa melompat menjadi bangsa yang unggul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika