REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah tengah menggelar program pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Hanya, untuk menyukseskan program tersebut, pemerintah kekurangan tenaga penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB).
"Masih kekurangan sekitar 13.000 penyuluh KB," kata Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Subagyo, pada acara silaturahmi di Jakarta, Kamis (19/1).
Dia menjelaskan, kebutuhan petugas PLKB sekitar 27 ribu petugas untuk melayani 7.600 desa. Sementara tenaga yang tersedia hanya sekitar 14 ribu orang. Kondisi yang terjadi pada saat ini adalah banyaknya tenaga PLKB di daerah dipindahkan ke dinas atau instansi lain untuk mengisi formasi kosong karena keterbatasan jumlah pegawai.
"Hal tersebut mengakibatkan formasi kosong, dinas, atau instansi lain terisi, namun formasi untuk PLKB malah menjadi kosong," katanya. Untuk itu, BKKBN mendorong pemerintah daerah untuk memprioritaskan PLKB dalam perekrutan pegawai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
