REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sikap boros dipraktikkan DPR yang diperlihatkan dalam berbagai proyek yang diajukan dan dilakukan di lingkungan parlemen memperlihatkan kurangnya perhatian DPR terhadap wakil rakyat. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siradj, menilai, sikap DPR itu menunjukkan perilaku dewan yang menjauhi rakyat yang diwakilinya.
"Yang namanya wakil rakyat, DPR seharusnya betul-betul menjiwai nasib rakyat yang diwakilinya, betul-betul menjadi rakyat," katanya dalam istighotsah dan tabligh akbar di Bencingan Agung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (19/1).
Di hadapan sekitar sepuluh ribu Nahdliyin, tokoh yang kerap disapa Kang Said juga menyebut sikap DPR menunjukkan kinerja yang menjauhi hati nurani rakyat dan menyakitkan. "Kursi saja kok sampai beli dari Jerman. Itu sikap yang menjauhi rakyat, terutama di sini yang rakyatnya masih duduk di lantai," tambahnya.
Apa yang terjadi di DPR saat ini, masih menurut Kang Said bukanlah tindakan yang berorientasi kerakyatan. Karena, di tengah kondisi perekonomian rakyat yang kurang baik, miliaran rupiah hanya digunakan melakukan renovasi toilet, membangun ruangan rapat megah dan kebutuhan lain yang tidak memiliki fungsi maksimal.
"Itu (pembangunan) sebenarnya baik, kalau memiliki fungsi sebagaimana yang dibutuhkan. Tapi kalau sampai mengundang protes, ada indikasi itu terjadi mark up yang berlebihan, itu sangat tidak baik," tambahnya.
Dia juga menilai, DPR seharusnya lebih mementingkan tercapainya pemenuhan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan rakyat oleh pemerintah. Dia mencontohkan, pembangunan fasilitas pendidikan penting dilakukan di seluruh Indonesia yang hingga saat ini masih banyak membutuhkan bantuan.
Mengenai rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan terhadap sikap boros tersebut, Kang Said mendukungnya. "Saya dukung, saya dukung itu," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika