REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Terkait proyek renovasi ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR yang menelan biaya hingga Rp 20,3 miliar, Wakil Ketua DPR, Pramono Anung mencurigai adanya permainan di badan urusan rumah tangga (BURT) dan Badan Anggaran (Banggar).

"Ada tangan-tangan yang ikut bermain sampai ini terjadi, dan itu yang harus dicari. Dalam rapim, ini yang akan kita cari," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/1).

Menurutnya, tidak mungkin proyek itu bisa muncul secara tiba-tiba. Bahkan, sampai disahkan dan dijalankan yang ironinya tidak diketahui ketua BURT yang juga merupakan ketua DPR, Marzuki Alie. Apalagi, lanjutnya, Setjen itu hanya bersifat sebagai operator yang menjalankan kebijakan.

Ia menjelaskan, kebijakan dan persetujuan anggaran datang dari BURT yang kemudian dijalankan Setjen. Kecuali, lanjut dia, ada kerja sama semua pihak sehingga membuat pimpinan kelembagaan tidak mengetahui mengenai proyek tersebut.

Pram mengatakan, BURT mengusulkan setiap anggaran, karena memang itu merupakan kewenangannya. Tidak mungkin alokasi anggaran keluar tanpa persetujuan dari BURT dan Banggar. Karena dua lembaga itu yang mengeluarkan anggaran. Bahkan, ucap dia, untuk tugas dinas pimpinan ke luar negeri pun harus ada anggaran. Kalau tidak, maka tidak akan bisa jalan.

"Jadi pasti sudah dibahas dalam banggar, dialokasikan di BURT. Tapi karena yang dibahas itu banyak sekali, jangan sampai yang begini ini disisipkan oleh orang yang bermain. Ini yang harus dicari," ungkapnya.

Pramono pun meminta agar BURT tidak lepas tangan begitu saja. Pasalnya, setiap anggaran pasti sudah disetujui BURT. "Itu (permainan-red) bisa terjadi. Pertama di BURT, kemudian di banggar yang menganggarkan. Tidak mungkin tidak dianggarkan di banggar karena anggaran Rp 20 miliar bukan anggaran kecil," cetus dia.

Pimpinan DPR pun, lanjut Pramono, akan menegur dan menindak jika ada orang per orang anggota BURT yang ikut bermain.

Ikuti Whatsapp Channel Republika