REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setelah sebelumnya bersikeras menggunakan sistem pemilu terbuka, kini Partai Golkar mulai memikirkan untuk sistem pemilu campuran. Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (Ical) memastikan sikap partainya terkait sistem pemilu ini. "Golkar ajukan sistem campuran, proporsional terbuka dan tertututp. Terbuka 70 persen dan sisanya tertutup," katanya di Jakarta, Ahad (15/1).
Sikap ini dipastikan akan menjembatani perbedaan sikap fraksi di DPR yang terbagi dua. Satu sisi menginginkan sistem proporsional terbuka, seperti Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional. Sisi lain menginginkan tertutup yang dimotori PDI Perjuangan dan diikuti Partai Kebangkitan Bangsa.
Melunak dari sisi sistem pemilu, Ical tetap menekankan untuk ambang batas parlemen (parliamentary threshold-PT) sebesar lima persen dan berlaku secara nasional. Ini, katanya, merupakan kebutuhan bagi semua pihak untuk pemerintahan dan legislasi yang produktif. "Checks and balances yang stabil dan penyederhanaan partai secara alamiah. Angka lima persen bisa ditingkatkan bertahap menaik terus sehingga pemerintahan bisa bekerja lebih baik," papar dia.
Untuk besaran daerah pemilihan (dapil), ia tetap menginginkan minimal tiga dan maksimal enam kursi. "Saya minta hal ini kita perjuangkan bersama-sama."
Ikuti Whatsapp Channel Republika