REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kepolisian Republik Indonesia dinilai belum menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat. "Polisi lebih mendengarkan korporasi," kata Wakil Ketua Komnas HAM, Ridha Saleh dalam diskusi 'Keberpihakan Negara dalam Konflik Agraria: Rakyat atau Korporasi,' di Sekretariat PB PMII, Jakarta, Ahad (15/1).

Hal itu ditemukan pihaknya pada sejumlah invetigasi seputar permasalahan yang terjadi belakangan ini, seperti kasus di Mesuji dan Bima. Polisi, kata Ridha, selalu menjadi tameng korporasi untuk memuluskan jalan mereka. Hal tersebut, jelas dia, terbukti dari sejumlah kasus yang mencuat belakangan ini.

Padahal, kata dia, polisi seharusnya berpihak kepada masyarakat. Tapi, hal itu tidak pernah tercermin. "Kasus serupa sering dilihat pada konflik agraria seperti pertambangan dan perkebunan," ungkapnya.

Karena itu pula, Ridha mencatat setidaknya ada tiga hal dampak yang diakibatkan. Yakni kesenjangan, kekerasan, dominasi korporasi yang mengalahkan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat.

Ketiga hal itu, kata dia, seharusnya menjadi prioritas kepolisian ketika bertugas. "Tapi lagi-lagi itu tidak terlihat," ujarnya.

Hal itu pula yang menurut Ridha membuat keresahan di masyarakat semakin menjadi-jadi. Jadi, kata dia, tidak mustahil pula konflik seputar agraria di Indonesia akan semakin bertambah jumlahnya. Itu lantaran petugas kepolisian yang seharusnya memihak masyarakat justeru berbuat sebaliknya.

Karena itu, pihaknya mendesak kepada pemerintah untuk mengevaluasi kepolisian. Upaya itu, kata dia, dapat mengembalikan citra kepolisian yang selama ini dianggap keluar dari tugas. "Kebiasaan negatif itu harus segera di evaluasi," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika